E- KTP Ku Entah Dimana Rimbanya

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memilki KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali.

Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi yang pesat, KTP mulai diperbaharui dengan menyematkan teknologi berupa chip yang di tanam di dalam KTP kita.  Tekonolgi ini berbasis mikroprosessor dengan besaran memory 8 kilo bytes, dengan antar muka nirkontak (contactless) dan memiliki metode pengamanan data berupa autentikasi antara chip dan reader/writer (anti cloning), dan kerahasiaan data (enkripsi) serta tanda tangan digital. Chip e-KTP memenuhi standar ISO 14443 A atau ISO 14443 B. Chip menyimpan biodata administrasi kependudukan orang-orang di  Indonesia seperti, tanda tangan, pas photo, dan 2 data sidik jari dengan kualitas terbaik saat dilakukan perekaman. Default-nya sidik telunjuk tangan kanan dan sidik jari telunjuk tangan kiri. Chip ini dapat dibaca oleh perangkat pembaca kartu (card reader) dengan standar antar muka ISO 14443 A dan ISO 14443 B.

Pada negara-negara maju teknologi e-KTP ini telah lebih dulu di gunakan, seperti halnya negara tetangga Malaysia sudah lebih dulu mengunakan e-KTP ini, dimana semua data indentitas kita terekam di dalam e-KTP tersebut termasuk history tagihan kredit yang pernah kita lakukan. Ketika kita ingin membeli barang dengan system kredit bulanan e-KTP akan merekam data itu di dalamnya, ketika kita melakukan system kredit untuk membeli barang lainya perusahaan tersebut dapat membaca e-KTP kita bahwa kita masih memiliki tagihan kredit yang belum selesai sehingga ketika kita ingin melakukan kredit lagi hal itu akan di tangguhkan sampai kredit kita yang ada sebelumnya sudah selesai. Berbeda dengan di indonsia dimana kita bisa membeli lebih dari satu barang dengan system kredit di berbagai toko penjualan.

Adapun program e-KTP ini sendiri diluncurkan oleh kementerian dalam negeri republik Indonesia sejak bulan Februari tahun 2011. Pelaksanaanya sendiri dibagi menjadi 2 tahap, diantaranya tahap pertama sejak taun 2011 berakhir di tanggal 30 April 2012 mencakup sebanyak 67 juta penduduk. Sementara tahap kedua sendiri mencakup sebanyak 105 juta penduduk.  Kemudian e-KTP yang sempat menimbulkan kontroversi ini mulai berlaku sejak 2011. Dari segi bentuk, KTP ini tidak mengalami banyak perubahan dari versi sebelumnya. Namun, KTP ini dilengkapi dengan microchip sebagai tempat penyimpanan data. KTP ini memiliki metode identifikasi yang akurat, sehingga berlaku secara Internasional.

Berdasarkan pernyataan Menteri Dalan Negeri Gamawan Fauzi di situs remi e-KTP, e-KTP yang diterapkan di Indonesia merupakan gabungan e-ID RRC dan UID India, karena e-KTP dilengkapi dengan biometrik dan chip. E-KTP juga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan KTP biasa/KTP nasional, keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya:

  1. Identitas jati diri tunggal
  2. Tidak dapat dipalsukan
  3. Tidak dapat digandakan
  4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada)

Selain itu, sidik jari yang direkam dari setiap wajib e-KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut:

  1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain
  2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores
  3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar

Dalam pelaksanaannya, penggunaan e-KTP terbukti masih memiliki kelemahan. Misalnya tidak tampilnya tanda tangan sipemilik di permukaan KTP. Tidak tampilnya tanda tangan di dalam e-KTP tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri bagi sebagian orang. Misalnya ketika melakukan transaksi dengan lembaga perbankan, e-KTP tidak di akui karena tidak adanya tampilan tanda tangan. Tanda tangan yang tercetak dalam chip itu tidak bisa dibaca bank karena tak punya alat (card reader). Akhirnya pihak pemegang e-KTP terpaksa harus meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meyakinkan bank.

Proses pembuatan e-KTP ini juga tidak memakan biaya yang banyak sehingga diperkirakan akan mengefisiensi dan lebih efektif penggunaanya. Namun, sebaliknya  banyak yang beranggapan kerahasiaan dari data yang tersimpan pada satu komputerisasi memiliki resiko yang besar pula. Banyak orang yang khawatir akah kerahasiaan data mereka akan terancam dari hacker dengan niat yang tidak baik. Selain itu kurang siapnya SDM yang  menangani e-KTP tersebut membuat proses perekaman atau sampai dengan munculnya isu korupsi dalam tender pengadaan alat itu.

Pada tahun 2017 ini kasus dugaan korupsi megaproyek e-KTP mulai menyeruak lagi ke permukaan, seperti yang dikutip dari Detik.com, Kamis 09 Mar 2017. berawal pada tahun 2010 ketika Kemendagri menyiapkan dana Rp 6 triliun untuk proyek e-KTP dan program Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional. Berikut kronologinya :

  1. Januari 2011, Mendagri saat itu adalah Gamawan Fauzi, meminta KPK mengawasi proyek e-KTP ini.
  2. Kemudian 21 februari tender proyek e-KTP dilakukan.
  3. Pada 1 agustus proses perekaman e-KTP di mulai
  4. Pada 8 agustus Polisi menyelidiki dugaan korupsi tender e-KTP.
  5. Pada 23 Agustus Government Watch (Gowa) melaporkan dugaan korupsi e-KTP ke KPK.
  6. Awal September KPK menyebut Kemendagri tidak menjalankan 6 rekomendasi. Kemendagri pun membantah dan menyatakan telah menjalankan 5 dari 6 rekomendasi.
  7. Pada 11 September, PPK dan panitia tender e-KTP dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Konsorsium Lintas Peruri Solusi.
  8. Pada 16 September Kejagung mulai mendalami kasus e-KTP. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan empat tersangka sejak September 2010.
  9. Pada 2012 November KPPU memvonis peserta tender e-KTP Rp 24 miliar.
  10. Pada 31 Juli 2013 Nazaruddin membeberkan 11 proyek yang menjadi bancakan DPR kepada penyidik KPK, salah satunya e-KTP.
  11. Pada 22 April 2014 KPK menetapkan eks Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sugiharto, sebagai tersangka terkait e-KTP.
  12. Pada 17 November Mendagri Tjahjo Kumolo menemukan hologram e-KTP ‘Made in China dan Prancis’.
  13. Pada 16 Juni 2016 KPK menyebut kerugian negara atas kasus e-KTP lebih dari Rp 2,3 T.
  14. Pada 30 September Eks Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
  15. Pada 8 Februari 2017 KPK menyebut ada bukti aliran dana e-KTP ke anggota DPR.
  16. 10 Februari KPK menyebut 5 korporasi, 1 konsorsium, dan 14 orang mengembalikan duit e-KTP.
  17. Pada 1 Maret KPK melimpahkan kasus e-KTP ke PN Tipikor.
  18. Pada 3 Maret Ketua KPK menyebut banyak nama besar terkait dengan kasus e-KTP.
  19. Pada 9 Maret PN Tipikor dijadwalkan menyidangkan kasus e-KTP.

Melihat kronologi itu baru disadari kenapa e-KTP saya dari sejak tahun 2011 telah melakukan perekaman di kantor pencatatan sipil kota Dumai Riau sampai detik ini saya bikin tulisan ini 12 Maret 2017 tidak tahu dimana rimbanya e-KTP tersebut. Anggota keluarga saya yang lebih dulu melakukan perekaman telah menerima e-KTP yang baru itu, namun saya yang melakukan perekaman yang berikutnya tidak mendapatkan e-KTP sampai sekarang. Ketika di Tanya kepada petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Dumai meraka mengatakan bahwa pencetakan kartu e-KTP langsung dari pusat.

Pada awal tahun 2014 saya melakukan perpanjangan untuk KTP lama saya, karena untuk kebutuhan kerja dan juga mendekati tanggal berlakunya yang berakhir pada bulan November. Alhasil KTP saya selesai di perpanjang petugas kelurahan, berharap mendapatkan e-KTP pun sirna dan saya kembali di berikan KTP lama yang di tanda tangani kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Dumai tertanggal 11 maret 2014. berbahan kertas biasa tanpa teknologi chip apapun. untuk menjaga KTP ini senantiasa awet bila sewaktu-waktu terkena air atau disimpan dalam dompet pastinya kita akan segera me laminating KTP tersebut seperti biasanya. Sungguh miris mendengar kepala biro humas KPK mengatakan sudah mengantongi nama-nama oknum pemerintah yang terindikasi melakukan korupsi berjamaah terhadap tender pengadaan e-KTP. Melihat kondisi saat itu pemerintah daerah pun lamban merespon kendala-kendala keterlambatan pencetakan e-KTP tersebut dan hanya menunggu info dari pusat saja. Harusnya dengan otonomi daerah yang ada pemerintah daerah harusnya bisa melakukan pencetakan sendiri secara mandiri tanpa menyerahkan semua pada pemerintahan pusat, begitu juga pemerintah pusat seharusnya memfasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan pencetakan e-KTP sendiri.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s